pesonadieng.com

JAKARTA, - VietJet sebagai maskapai berbiaya rendah dari Vietnam mengaku akan menyesuaikan dengan masyarakat Muslim yang mayoritas di Indonesia. Antara lain tidak mengadakan perjalanan pramugari berbusana bikini, dan makanan halal dalam setiap penerbangan Indonesia.

"Jelas kita akan menggunakan seragam reguler kita yang tampak rapi. Penerbangan menggunakan bikini hanya sesekali ke destinasi pantai, dulu itu ke Hawai," ujar Jay Lingeswara, Deputi Director Commercial VietJet, saat meresmikan rencana pembukaan rute Jakarta-Ho Chi Minh City (HCMC) di Jakarta, Selasa (22/8/2017).

(BACA: Maskapai VietJet Akan Buka Rute Penerbangan Jakarta - Ho Chi Minh City)

Pihak VietJet mengaku sudah pernah menerapkan sistem yang lebih ramah kepada wisatawan Muslim saat mengadakan penerbangan ke dan dari Malaysia pada 2016 . Mereka memberlakukan standar yang sama ketika berpartner dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

(BACA: Menpar: Vietnam Pesaing Baru Indonesia)

Vice President Business Development VietJet, Dinh Viet Phuong dalam kesempatan yang sama menambahkan ia akan menyediakan makanan dan minuman halal di tiap penerbangan Indonesia. Menurutnya, VietJet bisa bekerja sama dengan penyedia jasa makanan dari Indonesia, seperti di Malaysia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan kembali tentang larangan penerbangan dengan pramugari hanya berbusana bikini. Ia meminta VietJet mematuhi beberapa syarat dan aturan, sebelum membuka rute penerbangan di Indonesia.

"Dipastikan tidak, karena saya sudah sampaikan kita negara yang mayoritas Muslim, dan kita minta saling menghargai. Dan saya minta untuk busana yang digunakan sopan yang diterima oleh mayoritas Muslim, dan di aman dilihat anak-anak," ujar Budi Karya setelah ikut meresmikan rencana penerbangan Jakarta-Ho Chi Minh City.

Penerbangan perdana VietJet ditargetkan  berlangsung mulai 20 Desember 2017 dan akan beroperasi setiap hari. Saat ini pihak VietJet masih melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Kementerian Perhubungan.