pesonadieng.com

– Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah untuk tidak meniadakan libur panjang akhir tahun Desember 2020 mendatang.

Menurut dia, hal itu tidak jadi solusi terkait masalah pandemi Covid-19 dan juga ekonomi yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Pasti keberatan lah (peniadaan libur panjang). Kecuali kalau mereka bisa memberikan solusi,” kata Maulana ketika dihubungi , Rabu (18/11/2020).

Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari terakhir merupakan akibat dari adanya libur panjang dan cuti bersama pada akhir Oktober silam.

Baca juga: Asosiasi Pariwisata Minta PSBB Jakarta Dicabut, Ini Alasannya

Ketika dikonfirmasi oleh pada Senin (16/11/2020), Pandu mengatakan solusinya adalah meniadakan libur panjang di akhir tahun nanti.

Senada dengan Pandu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga akan memberikan masukan untuk memperpendek waktu libur atau meniadakan libur panjang sama sekali di akhir tahun jika jumlah kasus positif selama beberapa waktu ke depan tetap tinggi.

ANIS EFIZUDIN Sejumlah wisatawan berada di kompleks Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jateng, Rabu (28/10/2020). Memasuki musim libur panjang kali ini wisatawan dari berbagai daerah mulai mengunjungi kawasan wisata candi Borobudur meskipun tidak diperbolehkan menaiki candi dan hanya dibatasi hanya 3.000 pengunjung per hari. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/aww.

Jangan hanya kritik, beri solusi

Menurut Maulana, usulan ini memang tidak salah. Pasalnya jika menimbang kondisi ideal untuk pengendalian pandemi, kebijakan diam di rumah termasuk tidak adanya mobilisasi masyarakat lewat libur panjang jadi cara paling ideal.

Namun hal tersebut bisa dibilang sangat merugikan khususnya pihak para pelaku usaha di bidang pariwisata.

Maulana memaparkan bahwa mobilisasi masyarakat yang berlibur selama libur panjang akhir Oktober silam cukup memberikan sedikit nafas segar untuk para pelaku usaha.

Baca juga: VIWI Board Jamin Protokol Kesehatan Tetap Ketat Kalau PSBB Dicabut

“Dampaknya kecil, tapi lumayan yang sedikit itu untuk membantu memperpanjang dan bertahan. Paling tidak bisa memberi makan para pekerjanya,” tutur Maulana.

Menurutnya, baik pihak-pihak yang berkomentar maupun pemerintah yang bertugas memberi kebijakan dan mengawasi harus bisa memberikan solusi yang bisa menahan laju persebaran virus sekaligus memberi kesempatan para pelaku usaha untuk bisa bertahan hidup.