pesonadieng.com

- Guru Besar Bidang Pariwisata di Universitas Udayana I Gde Pitana mengimbau agar sikap oknum wisatawan mancanegara (wisman) asal Rusia yang melanggar aturan di Bali tidak digeneralisasi.

Adapun beberapa ulah oknum wisman Rusia itu, antara lain menjadi pekerja ilegal dan mengendarai kendaraan dengan pelat nomor palsu.

Baca juga:

• Menanti Tindakan Tegas Pemerintah Terhadap WNA yang Berulah di Bali
• Menparekraf Tanggapi Turis Asing Pakai Pelat Nomor Palsu di Bali

"Tamu Rusia di sini mungkin 500.000 orang yang bikin masalah mungkin 10 orang, lalu kita men-stereotype (stereotipe) bahwa semua tamu Rusia seperti itu semua," kata Pitana kepada , Selasa (7/3/2023).

Bukan kejadian yang pertama

Menurutnya, wisman dari negara lain juga pernah melakukan pelanggaran yang lebih parah, salah satunya wisman asal China yang memotong terumbu karang saat menyelam di perairan Bali.

Selain itu, wisatawan nusantara (wisnus) juga kerap melakukan pelanggaran, seperti naik ke pantung atau pura dengan tujuan hanya untuk berfoto.

"Kita tidak boleh mengeneralisir suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat," ujarnya.

Dok. UNSPLASH/David Gor Ilustrasi wisatawan di Canggu, Kabupaten Badung, Bali.

Hal senada juga diucapkan oleh Ketua DPP Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Ashari.

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan wisman semacam itu bukan yang pertama terjadi di Indonesia, melainkan sudah terjadi sejak lama.

Ia pun mencontohkan, dulu ada wisman dari Australia melakukan berbagai macam kegaduhan dan tindak pidana.

"Waktu itu Australia backpacker-nya banyak dan banyak membuat kegaduhan bahkan pidana segala macam," kata Azril kepada , Selasa (7/3/2023).

Terlalu fokus ke kuantitas, bukan kualitas wisatawan

Azril menilai, semua masalah ini terjadi karena pemerintah selalu fokus pada jumlah wisatawan yang datang dan bukan kualitas wisman yang berwisata.

Padahal yang terpenting untuk Indonesia bukan jumlah wisatawan tetapi lamanya mereka berwisata di Indonesia.

"Sehingga enggak perlu banyak dan kita lebih aman. Sehingga kita dapat level wisatawannya itu yang menengah ke atas, kalau menengah ke bawah terjadilah seperti ini," ujarnya. 

Oleh karena itu, untuk mencegah hal serupa terjadi lagi ia menilai perlu ada evaluasi regulasi terkait kemudahan wisatawan masuk ke Indonesia.

"Harus ada evaluasi antar kementerian dan lembaga terkait," tutur Azril. 

Baca juga: Asita Bali Bantah Praktik Jual Beli Kepala Turis China