pesonadieng.com

JAKARTA, - Aturan kenaikan pajak hiburan menjadi 40-75 persen mendapat respons negatif dari pelaku usaha.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, aturan ini bermula dari UU Cipta Kerja yang diturunkan ke UU Nomor 1 Tahun 2022 dan diterapkan dua tahun setelahnya.

"Seperti biasanya, (isu) ini muncul setelah akan diterapkan. Kami sudah diskusi keliling Indonesia dalam program Kemenparekraf untuk menangkap masukan dari pelaku ekonomi kreatif dan hiburan," ujar Sandiaga.

Ingar-bingar kenaikan pajak ini diakui memuncak pada awal 2024, saat aturan baru terkait pajaknya berlaku mulai 1 Januari 2024.

Sandiaga mengatakan, pelaku usaha tidak perlu khawatir terkait hal ini karena masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mari menunggu hasil judicial review tersebut dan saya sampaikan kepada rekan-rekan di pemerintah daerah untuk menunggu secara detail keputusan MK," kata dia dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (15/1/2024).

Baca juga:

• Soal Pajak Hiburan, Sandiaga: Pemerintah dan Pengusaha Perlu Ngopi Bareng
• Spa di Bali Tidak Kena Pajak Hiburan 40 Persen, Sandiaga: Spa Bukan Hiburan
• Sebelum Bali, 40 Negara Ini Sudah Terapkan Pajak Turis 

DOK KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ilustrasi wisata Bali.

Sebab, pajak hiburan yang dimaksud tidak pasti 75 persen. Angka sebenarnya berada pada kisaran 40-75 persen.

Penentuan besaran pajak hiburan di tempat wisata akan bergantung pada setiap pemerintah daerah.

"Namun, yang dirasakan oleh para pelaku usaha, jangankan 40 persen, naik sedikit saja sudah berat sekarang. Ini kita bantu untuk membedah berapa sih biaya untuk jasa hiburan," kata Sandiaga.

Biaya-biaya tak terduga, seperti biaya keamanan dan biaya perizinan, juga akan memberatkan pelaku usaha.

Biaya-biaya tersebut, kata dia, bisa dialihkan dengan insentif atau regulasi yang secara keseluruhan tidak membebani catatan dalam pembukuan mereka.

"Ambang batasnya harus dipastikan supaya biaya-biaya tersebut bisa dihilangkan supaya profitnya bisa wajar dan menghidupi karyawan mereka, jangan sampai terjadi PHK," ujarnya

"Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mencari sebuah solusi yang memajukan industri parekraf, tetapi juga bisa membantu memperkuat keuangan negara. Tidak ada yang dirugikan tidak," ungkapnya.

Baca juga: