pesonadieng.com

Warga Lokal Dilarang Surfing Dekat Hotel di Sumba, Sandiaga: Tidak Ada Pantai Pribadi

Salah seorang surfer internasional saat menjajal ombak di Pantai Krui tahun 2022.
Lihat Foto

JAKARTA, - Sebuah video warga lokal di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dilarang surfing, viral di media sosial.

Mulanya, pengguna TikTok @ishakmaja20 mengunggah video dengan caption "Apakah pantas kita warga lokal dilarang surfing di pulau kita sendiri?"

Video yang diunggah pada Jumat (24/5/2024) itu menunjukkan seorang perempuan berbaju biru melarang pengguna akun TikTok tersebut surfing di laut.

Baca juga: Lomba Surfing di Lampung Turut Hadirkan Seni Tradisional dalam Sepekan

Sebuah video warga lokal di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dilarang surfing, viral di media sosial.DOK. Tangkapan layar TikTok @ishakmaja20 Sebuah video warga lokal di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dilarang surfing, viral di media sosial.

"Kami punya izin pemanfaatan dari pemerintah pusat," kata perempuan yang diduga bekerja di hotel bintang 5 Nihi Sumba, ketika ditanya Ishak soal alasan melarang warga surfing di kawasan tersebut.

Baca juga: Desa Wisata Bowele, Punya Spot Surfing dan Snorkeling di Malang

Perempuan tersebut juga menanyakan izin yang dipunya Ishak, bila ingin surfing. Dia menyinggung bahwa aktivitas olahraga tersebut bisa saja merusak ombak laut.

Laut milik bersama

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menanggapi viralnya video larangan surfing di Sumba tersebut. Menurutnya, larangan surfing oleh pihak hotel pada wisatawan tidak beralasan.

TRAVEL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat ditemui media usai program The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (3/6/2024)./Krisda Tiofani TRAVEL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat ditemui media usai program The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (3/6/2024).

"Kami menyampaikan bahwa kawasan pantai adalah kawasan publik. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa investor harus tetap memperhatikan aturan-aturan garis pantai," ujar Sandiaga.

"Tidak ada yang namanya pantai pribadi, semuanya adalah kawasan publik," tambahnya dalam Weekly Brief with Sandiuno, Senin (3/6/2024).

Baca juga: 5 Pantai Terbaik untuk Surfing di Bali

Sandiaga mengatakan, aturan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

"Di sini, kita pastikan karena ini adalah kawasan publik dan merupakan tanah milik negara, dilarang pantai ini dijadikan kawasan privat. Sangat tidak diperbolehkan," tutur dia.

Sandiaga mengatakan, Kemenparekraf akan terus berkoordinasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi terkait hal ini agar pelaku pariwisata dan ekraf memberikan akses bagi publik.

 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat