pesonadieng.com

MALANG, - Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI), ada acara yang biasa digelar di setiap wilayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yakni hiburan karnaval dan parade sound system.

Oleh karena itu, Polres Malang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang menggelar focus group discusion (FGD), Kamis (18/7/2024) di Pendopo Kabupaten Malang.

Sebab berkaca pada tahun 2023 lalu, parade sound system kerap menimbulkan dampak negatif di masyarakat, seperti perusakan fasilitas umum dan kerusakan rumah warga akibat getaran suara yang terlalu keras.

Baca juga: Pembatas Jembatan Dibongkar agar Truk Parade Sound System Bisa Lewat, Kades: Akan Dibangun Ulang

Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan FGD itu menghadirkan beberapa stakeholder, meliputi akademisi, pengusaha sound system, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Kholis menyebut, FGD itu dilakukan untuk mengupayakan penekanan dampak negatif di masyarakat, terkait pelaksanan parade sound system.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh (@kompascom)

"Kami ingin mendengar dari mereka tentang pelaksanaan parade sound system ini lebih manfaat dan bisa mengurai dan menekan dampak negatif di masyarakat," ungkapnya saat ditemui, Kamis (18/7/2024).

Minimalkan dampak buruk parade sound system

Meski begitu, menurut Kholis, parade sound system juga banyak berdampak positif di masyarakat. Selain sebagai hiburan, juga bisa menggerakkan ekonomi melalui banyaknya UMKM yang berjualan saat acara.

Hanya saja, ia menginginkan dampak negatif parade sound system itu juga bisa ditekan seminim mungkin.

Baca juga: Langit-langit Rumah Rusak akibat Getaran Parade Sound System di Malang

"Dampak negatifnya diantaranya seperti adanya fenomena di media sosial seperti perusakan fasum, menimbulkan orang sakit, juga pernah terjadi kecelakan hingga menewaskan anak usia dini. Nah, kondisi ini yang tidak kita harapkan di tahun ini," jelasnya.

Salah satu rekomendasi Polres Malang, menurut Putu di antaranya membentuk tim keamanan internal untuk mengawal kegiatan parade sound system, seperti konser musik yang profesional yang merekrut tenaga keamanan secara mandiri.

"Jadi harapannya belajar dari peristiwa yang pernah terjadi, Asosiasi pengusaha parade sound system, dan penyelenggara agar lebih peka kepada aspek keselamatan dan keamanan penyelenggaraan acara," imbuhnya.

Dok. Humas Polres Malang Focus Group Discusion (FGD) tentang parade sound system di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (18/7/2024).

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pengusaha Sound System se-Kabupaten Malang, David Stefan menyambut baik apabila ada aturan dalam pelaksanaan parade sound system.

"Kami justru terima kasih dengan adanya forum ini, supaya bisa menjembatani komunikasi kami dengan masyarakat," ungkapnya.

Sebab, menurut David apabila ada aturan pembatasan waktu pelaksanaan parade, pengusaha sound system justru diuntungkan dalam segi bisnis.

Baca juga: Pengakuan Imron soal Parade Sound System di Jember yang Bikin Kaca Retak: Rumah Warga sampai Bergetar

"Justru apabila melampaui waktu, maka secara bisnis kami rugi," terangnya.

Oleh karena itu, David menghimbau kepada masyarakat yang hendak menyelenggarakan parade sound system agar mengatur pembatasan waktu penyelenggaraan, serta membatasi besarnya sound, agar tidak perlu merusak fasilitas umum.

"Saya berharap ketika nantinya ada aturan pelaksanaan parade sound system dari pemerintah, dan bersosialisasi di masyarakat saya juga dilibatkan," pungkasnya.